KETENTUAN LEBIH LANJUT PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

per_22_pb_2013_2

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER – 22/PB/2013 TENTANG KETENTUAN LEBIH LANJUT PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

  • Prinsip-prinsip, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap)
  • Prinsip-prinsip, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap,

KETENTUAN UMUM

  1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar Tempat Kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
  2. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
  3. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.
  4. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi.
  5. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.
  6. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
  7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
  8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  9. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
  10. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
  11. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
  12. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
  13. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/Kota tujuan pindah.

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

  1. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
  2. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga;
  3. efisiensi penggunaan belanja negara; dan
  4. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

Pejabat terkait pengelola keuangan satker harus memperhatikan prinsip dimaksud yaitu :

  1. Atasan Pelaksana SPD dalam menerbitkan dan mengawasi pelaksanaan Surat Tugas;
  2. PPK dalam melakukan pembebanan biaya Perjalanan Dinas;
  3. PPSPM dalam melakukan pengujian dan penerbitan perintah pembayaran;
  4. Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pengujian atas pembayaran kepada pelaksana SPD; dan
  5. Pelaksana SPD dalam melaksanakan Perjalanan Dinas.

Prinsip-prinsip PERJADIN  diwujudkan dalam hal-hal sebagai berikut:

  1. Kepastian tidak terdapat pelaksanaan Perjalanan Dinas yang tumpang tindih atau rangkap;
  2. Tidak terdapat pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dipecah-pecah apabila suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan sasaran peserta, tempat tujuan, dan kinerja yang dihasilkan sama;
  3. Perjalanan Dinas hanya dilaksanakan oleh Pelaksana SPD yang memang benar-benar diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam hasil yang akan dicapai;
  4. Tidak terdapat Perjalanan Dinas keluar kantor untuk kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan di kantor;
  5. Mengutamakan pencapaian kinerja dengan pagu anggaran yang telah tersedia.

Dalam rangka menjaga terpenuhinya pelaksanaan prinsip-prinsip PERJADIN :
A Penerbit Surat Tugas:

  1. Melakukan monitoring penerbitan Surat Tugas di lingkup wilayah kerjanya;
  2. Membatasi pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Kota hanya sampai dengan 8 jam, kecuali pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud memang sangat diperlukan penyelesaiannya lebih dari 8 jam; dan
  3. Memastikan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dalam Kota sampai dengan 8 jam sesuai Surat Tugas yang dibuktikan dengan Form Bukti Kehadiran dan menjadi bagian atau lampiran pada Surat Tugas.

B. PPK melakukan:

  1. Pengujian kesesuaian pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan pencapaian kinerja;
  2. Pembebanan biaya Perjalanan Dinas dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan tetap memprioritaskan pencapaian kinerja; dan
  3. Pembebanan biaya Perjalanan Dinas dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya.

c. Pelaksana SPD

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai tugas yang diberikan;
  2. Segera kembali ke tempat kedudukan semula apabila kinerja telah tercapai; dan
  3. Segera mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.

d. PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran

melakukan pengujian sesuai tugas dan kewenangannya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Biaya Perjalanan Dinas tidak dapat dibebankan apabila terdapat:

  1. Bukti-bukti pengeluaran/dokumen yang palsu;
  2. Melebihi tarif tiket/biaya penginapan resmi (mark up);
  3. Pelaksanaan Perjalanan Dinas rangkap pada waktu yang sama; dan/atau
  4. Pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perjalanan dinas.

Monitoring penerbitan Surat Tugas dan Form Bukti Kehadiran, dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan tata cara pengisiannya mengikuti contoh dalam Lampiran II  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Perdirjen No.PER-22/PB/2013.

PENERBITAN SURAT TUGAS

  1. Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas.
  2. Dalam hal Pelaksana SPD tidak mempunyai atasan, Surat Tugas diterbitkan oleh penerbit Surat Tugas pada pihak penyelenggara kegiatan.

PENERBITAN SURAT PERJALANAN DINAS

  1. Surat Tugas menjadi dasar penerbitan SPD oleh PPK.
  2. Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.
  3. Pembebanan terhadap biaya Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 jam sebagaimana dimaksud, dicantumkan oleh PPK dalam Surat Tugas.
  4. Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas diselenggarakan dalam rangka rapat, seminar,  dan  sejenisnya  dengan  beban biaya oleh satuan kerja penyelenggara, penerbitan SPD dapat dibuat secara kolektif dengan melampirkan daftar peserta yang telah disahkan oleh PPK pada satuan kerja penyelenggara.
  5. SPD dibuat sesuai dengan format dan petunjuk pengisian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-22/PB/2013.
  • Daftar peserta dibuat sesuai dengan format dan petunjuk pengisian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

KEGIATAN RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA

Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya diselenggarakan dalam rangka mencapai kinerja yang ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
A. Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya meliputi:

  1. Kegiatan sosialisasi/ bimbingan teknis/ diseminasi/ workshop/ Focus Group Discussion (FGD)/ pertemuan/ rapat koordinasi/ rapat pimpinan di dalam atau di luar kantor penyelenggara kegiatan.
  2. Konsinyering; dan
  3. Rapat di dalam kantor di luar jam kerja.

B. Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya harus menghasilkan output berupa:

  1. Transkrip hasil rapat;
  2. Notulensi rapat; dan/atau
  3. Laporan.

C. Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya dilengkapi dengan:

  1. Surat undangan yang ditandatangani oleh serendah-rendahnya pejabat setingkat eselon II/kepala satuan kerja;
  2. Surat Tugas bagi peserta; dan
  3. Daftar hadir rapat (absensi).

D. Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya dapat diselenggarakan di luar

kantor dengan ketentuan:

  1. Berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya; dan
  2. Fasilitas di kantor tidak mencukupi. Fasilitas di kantor tidak mencukupi dibuktikan dengan surat pernyataan dari penanggung jawab kegiatan.
  3. Melibatkan kantor vertikal;
  4. Berskala regional/nasional/internasional; dan/atau
  5. Mendapat persetujuan dari PPK dengan pertimbangan:
    1) dari sisi teknis harus dilaksanakan di luar Kota satuan  kerja penyelenggara, atau                                                            2) diselenggarakan pada lokasi yang terdekat dengan Kota satuan kerja penyelenggara.

E. Surat pernyataan

Surat Pernyataan dari penanggung jawab kegiatan sesuai dengan format    dan petunjuk pengisian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-22/PB/2013.

F. Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang diselenggarakan di luar kantor, dapat dilaksanakan di dalam kota atau di luar kota penyelenggara kegiatan.

F.  Pihak penyelenggara dapat membentuk panitia untuk kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya . Jumlah panitia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya

Narasumber untuk setiap materi pada kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya diatur sebagai berikut:

  1. Narasumber setingkat pejabat eselon I dan pejabat eselon II dapat membawa maksimal 2 (dua) orang pendamping sebagai narasumber;
  2. Narasumber setingkat pejabat eselon III dapat membawa maksimal 1(satu) orang pendamping sebagai narasumber; atau
  3. Narasumber setingkat pejabat eselon IV kebawah tanpa pendamping.

Dalam hal kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya memerlukan instruktur, jumlah instruktur disesuaikan dengan kebutuhan materi yang disampaikan narasumber.

UANG SAKU RAPAT

Uang saku rapat dapat diberikan kepada peserta rapat yang diselenggarakan di dalam kantor di luar jam kerja.

Pemberian uang saku rapat, selain mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya, diberikan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

  1. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya.
  2. Dilaksanakan minimal 4 (empat) jam di luar jam kerja; dan
  3. Tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
  4. Satu orang peserta rapat hanya berhak mendapatkan uang saku rapat satu kali dalam satu hari.
  5. Uang saku rapat hanya dapat dibayarkan untuk rapat yang diselenggarakan di luar jam kerja pada hari kerja satuan kerja bersangkutan.

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

  1. Uang harian;
  2. Biaya transpor;
  3. Biaya penginapan;
  4. Uang representasi;
  5. Sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau
  6. Biaya menjemput/mengantar jenazah.

Uang Harian

  1. Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya.
  2. Uang harian yang dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan.
  3. Besaran pemberian uang harian untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam dan melewati batas Kota diberikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya.
  4. Pembayaran uang harian mengacu pada jumlah hari yang tercantum dalam Surat Tugas.
  5. Pertanggungjawaban uang harian sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan.
  6. Uang harian Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya yang diselenggarakan dengan paket meeting (fullboard/ fullday/ halfday) dibayarkan sebesar uang saku paket meeting (fullboard/ fullday/ halfday) sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan rapat, seminar, dan sejenisnya.
  7. Bagi Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan dan mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3 dibayarkan uang harian 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
  8. Uang harian dapat diberikan kepada peserta pendidikan dan pelatihan dalam hal tidak disediakan asrama/ penginapan dan akomodasi tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara.

Biaya Transport

Biaya transpor dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan terdiri dari biaya transpor:

  1. Dalam Kota sampai dengan 8 (delapan) jam diberikan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya. Penugasan yang dilaksanakan lebih dari satu tujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dan merupakan satu kesatuan penugasan hanya diberikan sebesar 1 (satu) kali biaya transpor dalam Kota,  diberikan:
    a. sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan; atau
    b. sesuai jumlah penugasan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dalam satu hari.
  2. Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam; diberikan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya. Dalam hal biaya transpor dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam melebihi biaya transpor dalam Kota, kepada Pelaksana SPD diberikan biaya transpor sesuai bukti riil moda transportasi yang digunakan.
  3. Melewati batas Kota. Biaya transpor melewati batas Kota diberikan sesuai biaya riil berdasarkan Fasilitas Transpor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

Biaya penginapan

merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
a. di hotel; atau
b. di tempat menginap lainnya.

  • Pelaksana SPD yang tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya, dengan ketentuan: a. tidak terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, sehingga Pelaksana SPD menginap di tempat menginap yang tidak menyediakan kuitansi/bukti biaya penginapan; atau b. terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, namun Pelaksana SPD tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya tersebut.

Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) tidak diberikan untuk:

  1. Perjalanan Dinas Jabatan dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama;
  2. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan dengan paket meeting fullboard; dan
  3. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Bagi Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan biaya penginapan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
Biaya penginapan selama mengikuti pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam hal tidak disediakan penginapan.

Biaya penginapan diberikan sesuai bukti riil.
PERJALANAN DINAS PINDAH
Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dalam rangka:

  1. Pindah tugas dari Tempat Kedudukan yang lama ke Tempat Tujuan Pindah;
  2. Pemulangan Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan menetap;
  3. Pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara/ Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke Tempat Tujuan menetap;
  4. Pemulangan Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan karena telah berakhir masa kerjanya dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja;
  5. Pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dari tempat tugas yang terakhir ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja; atau
  6. Pengembalian Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali.

Tempat tujuan menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

  1. Kota tempat pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap; atau
  2. Kota tempat kelahiran Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang dibuktikan dengan akta kelahiran.
  • Besaran biaya Perjalanan Dinas Pindah disesuaikan dengan ketersediaan dana pada DIPA satuan kerja bersangkutan.
  • Biaya Perjalanan Dinas Pindah dibebankan pada DIPA satuan kerja yang menerbitkan surat keputusan pindah/ mutasi.
  • Dalam hal surat keputusan pindah/mutasi diterbitkan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai otorisator yang menerbitkan surat keputusan pindah/ mutasi untuk satuan kerja yang ada di lingkup Kementerian Negara/ Lembaga berkenaan, biaya Perjalanan Dinas Pindah dapat dibebankan pada DIPA satuan kerja Pelaksana SPD yang dipindah/ dimutasi atau ditetapkan lain oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga.

PENGENDALIAN INTERNAL

Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip Perjalanan Dinas, Menteri/ Pimpinan Lembaga menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.

Pengendalian internal Paling kurang meliputi:

  1. Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP);
  2. Penyusunan Rencana Kerja/Proposal/Term of Reference (ToR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB);
  3. Pengawasan penerbitan Surat Tugas; dan
  4. Pengawasan pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas.

Rencana Kerja/ Proposal/ ToR dan RAB  disusun oleh penanggung jawab kegiatan paling kurang memuat:

a. latar belakang;
b. tujuan;
c. kinerja yang akan dihasilkan;
d. bentuk pertanggungjawaban kinerja;
e. personel yang melakukan Perjalanan Dinas;
f. jumlah hari pelaksanaan; dan
g. RAB.

CONTOH PENGISIAN FORM MONITORING PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN (PDJ) DAN FORM MONITORING PENERBITAN SURAT TUGAS

1. Berdasarkan disposisi, seorang pegawai bernama Agus ditugaskan melaksanakan perjalanan dinas selama 3 hari (tanggal 4, 5, dan 6) dengan tujuan Kota Makassar sebagai Narasumber suatu kegiatan bimtek pengelolaan keuangan.
Hal-hal yang dilakukan dalam monitoring penerbitan surat tugas:

  1. Pegawai yang ditunjuk untuk melakukan monitoring penerbitan surat tugas terlebih dahulu meneliti nama Pelaksana SPD Agus pada Form Monitoring Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan (PDJ) bulan berkenaan. Apakah pada tanggal 4, 5, dan 6 sudah ada penugasan yang ditandai dengan (x). Apabila belum, maka surat tugas atas nama Agus dapat diterbitkan.
  2. Surat Tugas yang telah ditandatangani oleh atasan Pelaksana SPD dicatat dalam Form Monitoring Penerbitan Surat Tugas. Selanjutnya tanggal pelaksanaan PDJ dicatat dalam Form Monitoring Pelaksanaan PDJ dengan cara memberi tanda (x) kolom tanggal 4, 5, dan 6.

2. Pada tanggal 10, 11, dan 12 Agus ditugaskan melaksanakan perjalanan dinas dengan tujuan Bogor dalam rangka seminar dan workshop mengenai pengelolaan barang milik negara. Berdasarkan hasil penelitian pada Form Monitoring PDJ, atas nama Agus pada tanggal 10, 11, dan 12 dimaksud tidak terdapat tanda (x). Sehingga pejabat penerbit surat tugas menerbitkan Surat Tugas untuk Agus dengan nomor ST-002/PA/2012 tanggal 4 November 2012 tujuan Bogor. Namun sebelum tanggal pelaksanaan, Agus tidak dapat berangkat karena harus menyelesaikan tugas-tugas yang mendesak di kantor.
Atas hal tersebut, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Pada Form Monitoring PDJ agar dilakukan pembatalan pelaksanaan tugas Agus ke Bogor tanggal 10, 11, dan 12 dengan cara mencoret tanda (x) sebagaimana pada contoh format.
  2. Pada Form Monitoring Penerbitan Surat Tugas, di kolom keterangan agar mencantumkan alasan pembatalan pelaksanaan tugas tersebut.

3. Seorang pegawai kantor pusat bernama Hamid diberi penugasan melakukan pembinaan ke kantor vertikal di Kota Bogor selama 3 hari (tanggal 4, 5, dan 6). Berdasarkan hasil penelitian pada form monitoring PDJ, atas nama Hamid pada tanggal 4, 5, dan 6 dimaksud tidak terdapat tanda (x). Sehingga pejabat penerbit surat tugas menerbitkan Surat Tugas untuk Hamid nomor ST-003/PA/2012 tanggal 3 November 2012. Dalam pelaksanaannya, pada tanggal 4 dan 5 Hamid telah menyelesaikan tugasnya dan output kinerja telah tercapai. Sehingga pada tanggal 6, Hamid dapat kembali masuk kantor seperti biasa.

Atas hal tersebut, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Pada form Monitoring PDJ, agar dilakukan pembatalan pelaksanaan tugas Hamid ke Bogor tanggal 6 dengan cara mencoret tanda (x) sebagaimana pada contoh format.
  2. Pada form Monitoring Penerbitan Surat Tugas, di kolom keterangan agar mencantumkan alasan pembatalan pelaksanaan tugas pada tanggal 6 disertai keterangan bahwa pada tanggal 6 tersebut pegawai Hamid telah masuk kantor kembali.


4. Pada tanggal 19, 20, dan 21 seorang pegawai bernama Sari ditugaskan melaksanakan perjalanan dinas dengan tujuan Bandung. Atas penugasan tersebut pada form Monitoring PDJ telah dilakukan penelitian bahwa Sari tidak ada penugasan pada tanggal 19, 20, dan 21 tersebut. Sehingga pejabat penerbit surat tugas menerbitkan Surat Tugas untuk Sari nomor ST-004/PA/2012 tanggal 15 November 2012. Pada tanggal 18 November panitia penyelenggara kegiatan memberitahukan bahwa kegiatan dimaksud diundur pelaksanaannya menjadi tanggal 21, 22, dan 23.
Atas hal tersebut, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Pada form Monitoring PDJ, agar dilakukan pembatalan pelaksanaan tugas Sari ke Bandung dengan cara mencoret tanda (x) tanggal 19 dan 20, selanjutnya mencantumkan tanda (x) pada tanggal 22 dan 23 sebagaimana pada contoh format.
  2. Pada form Monitoring Penerbitan Surat Tugas, di kolom keterangan agar mencantumkan hal pembatalan pelaksanaan tugas Sari pada tanggal 19 dan 20, disertai keterangan bahwa kegiatan dimaksud diundur menjadi tanggal 21, 22, dan 23.
  3. Melakukan ralat/koreksi atas Surat Tugas Sari nomor ST-004/PA/2012 tanggal 15 November 2012. Ralat/koreksi cukup dilakukan dengan cara mencoret tanggal pelaksanaan semula tanggal 19, 20,dan 21 menjadi tanggal 21, 22, dan 23 (tidak perlu menerbitkan surat tugas yang baru).

Catatan Lain-Lain
VIII.
PERHATIAN :
PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.
CONTOH KASUS PERJALANAN DINAS

1. Contoh kasus yaitu :
Dalam rangka menjaga terpenuhinya pelaksanaan prinsip-prinsip, atasan Pelaksana SPD:

  1. Melakukan monitoring penerbitan Surat Tugas di lingkup wilayah kerjanya;
  2. Dapat membatasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam Kota hanya sampai dengan 8 jam, kecuali pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud memang sangat diperlukan penyelesaiannya lebih dari 8 jam.

Contoh:

Dalam Surat Tugas disebutkan pelaksanaan tugas dalam Kota dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, waktu perjalanan dinas jabatan adalah pukul 09.00 s.d 17.00 WIB (8 jam) setiap hari. Atas pelaksanaan tugas tersebut diberikan biaya perjalanan dinas berupa transpor dalam Kota.

2. Contoh kasus yaitu :
Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang diselenggarakan di luar kantor dapat dilaksanakan di dalam kota atau di luar kota penyelenggara kegiatan. Contoh :

Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota penyelenggara kegiatan.

Satker A merupakan satker Kantor Pusat yang berlokasi di kota Jakarta yang mempunyai kantor vertikal di daerah. Satker A menyelenggarakan rapat koordinasi dengan mengundang seluruh satker kantor vertikal. Kegiatan dimaksud dilaksanakan di kota Jakarta selama 3 (tiga) hari menggunakan paket meeting fullboard.
Semua biaya kegiatan meeting fullboard yang meliputi biaya transportasi, uang harian dan paket meeting (termasuk biaya penginapan) ditanggung oleh panitia penyelenggara. Pertanggungjawaban semua biaya perjalanan dinas kegiatan meeting fullboard tersebut menggunakan akun belanja perjalanan (akun 524), dengan rincian sebagai berikut:

  1. Biaya transportasi seluruh peserta, baik peserta dan panitia dari Jakarta maupun peserta dari luar Jakarta menggunakan akun 524114.
  2. Uang harian yang dibayarkan berupa uang saku paket meeting fullboard sesuai standar biaya, baik peserta dan panitia dari Jakarta maupun peserta dari luar Jakarta menggunakan akun 524114.
  3. Paket meeting (termasuk biaya penginapan) dibayarkan menggunakan akun 524114.

Pada contoh kasus Satker A di atas, apabila dalam undangan dicantumkan bahwa panitia penyelenggara hanya menanggung biaya meeting fullboard (termasuk biaya penginapan) dan uang harian, sedangkan biaya transportasi ditanggung oleh masing-masing satker peserta, maka rincian biaya perjalanan dinas dimaksud sebagai berikut:
Satker Penyelenggara:

  1. Uang harian yang dibayarkan berupa uang saku paket meeting fullboard sesuai standar biaya, baik peserta dan panitia dari Jakarta maupun peserta dari luar Jakarta menggunakan akun 524114.
  2. Paket meeting (termasuk biaya penginapan) dibayarkan menggunakan akun 524114.

Masing-masing Satker Peserta:

  1. dari Jakarta, biaya transportasi dibebankan pada DIPA Satker Peserta dan dipertanggungjawabkan dengan menggunakan akun 524114,
  2. dari luar Jakarta, biaya transportasi dibebankan pada DIPA Satker Peserta dan dipertanggungjawabkan dengan menggunakan akun 524119.

 

Contoh :

Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota penyelenggara kegiatan.

Satker Kantor Pusat suatu K/L di Jakarta menyelenggarakan kegiatan diseminasi dengan mengundang seluruh kantor daerah/perwakilan setiap provinsi. Kegiatan diseminasi dimaksud diselenggarakan di kota Semarang selama 3 (tiga) hari dengan menggunakan paket meeting fullboard. Semua biaya kegiatan meeting fullboard yang meliputi biaya transportasi, uang harian dan paket meeting (termasuk biaya penginapan) ditanggung oleh panitia penyelenggara.
Pertanggungjawaban semua biaya perjalanan dinas kegiatan meeting fullboard tersebut menggunakan akun belanja perjalanan (akun 524), dengan rincian sebagai berikut:

  1. Biaya transportasi seluruh peserta, baik peserta dari Semarang, panitia dari Jakarta maupun peserta dari luar Semarang menggunakan akun 524119.
  2. Uang harian yang dibayarkan berupa uang saku paket meeting fullboard sesuai standar biaya, baik peserta dari Semarang, panitia dari Jakarta maupun peserta dari luar Semarang menggunakan akun 524119.
  3. Paket meeting (termasuk biaya penginapan) dibayarkan menggunakan akun 524119.

 

 

Pada contoh kasus Satker Kantor Pusat di atas, apabila dalam undangan dicantumkan bahwa panitia penyelenggara hanya menanggung biaya meeting fullboard (termasuk biaya penginapan) dan uang harian, sedangkan biaya transportasi ditanggung oleh masing-masing satker peserta, maka rincian biaya perjalanan dinas dimaksud sebagai berikut:
Satker Penyelenggara:

  1. Uang harian yang dibayarkan berupa uang saku paket meeting fullboard sesuai standar biaya, baik peserta dan panitia dari Jakarta maupun peserta dari Semarang menggunakan akun 524119.
  2. Paket meeting (termasuk biaya penginapan) dibayarkan menggunakan akun 524119.

Masing-masing Satker Peserta:

  1. dari luar Semarang, biaya transportasi dibebankan pada DIPA Satker Peserta dan dipertanggungjawabkan dengan menggunakan akun 524119.
  2. dari Semarang, biaya transportasi dibebankan pada DIPA Satker Peserta dan dipertanggungjawabkan dengan menggunakan akun 524114.

 

Contoh kasus :
Pembayaran uang harian mengacu pada jumlah hari yang tercantum dalam Surat Tugas. Contoh:

Pelaksana SPD diundang untuk mengikuti rapat koordinasi selama 3 hari (tanggal 5, 6 dan 7) di Jakarta. Atasan Pelaksana SPD menerbitkan Surat Tugas selama 5 hari, dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 karena Pelaksana SPD dimaksud memerlukan waktu 1 (satu) hari untuk tiba ke tempat tujuan dan 1 (satu) hari untuk kembali ke tempat kedudukan semula. Dalam hal ini kepada Pelaksana SPD dimaksud dibayarkan uang harian untuk tanggal 4 dan tanggal 8, yang dibebankan pada DIPA satuan kerja penyelenggara. Selama rapat koordinasi (tanggal 5, 6, dan 7) diberikan uang harian sebesar uang saku paket fullboard. Untuk itu agar tercapai efisiensi belanja negara, penerbit Surat Tugas harus memperhitungkan apakah keberangkatan
1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan rapat koordinasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dalam surat tugas disebutkan Pelaksana SPD dimaksud berangkat pada tanggal 5 dan kembali pada tanggal 7, maka kepada Pelaksana SPD dimaksud tidak dibayarkan uang harian untuk tanggal 5 dan tanggal 7, namun hanya dibayarkan uang harian berupa uang saku paket fullboard (tanggal 5, 6, dan 7) sesuai diatur Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya.

 

Contoh kasus  :
Pertanggungjawaban uang harian sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan perjalanan dinas jabatan.

Contoh Dalam hal contoh ternyata Pelaksana SPD dimaksud kembali ke tempat tugas (kantor) sebelum berakhirnya masa tugas, maka Pelaksana SPD dimaksud harus mengembalikan uang harian. Sedangkan penambahan uang harian dapat diberikan mengikuti ketentuan dalam Pasal 14 PMK No.113/ PMK.05/2012.
Contoh kasus  :
Penugasan yang dilaksanakan lebih dari satu tujuan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dan merupakan satu kesatuan penugasan hanya diberikan sebesar 1 (satu) kali biaya transpor dalam Kota.

Contoh: Dalam satu surat tugas disebutkan bahwa Pelaksana SPD melaksanakan kegiatan pembinaan kepada kantor di Kecamatan A, B, dan C yang masih dalam satu Kabupaten/Kota. Kepada Pelaksana SPD tersebut hanya diberikan 1 (satu) kali biaya transpor dalam Kota secara lumpsum sesuai standar biaya.

 

Contoh kasus  :
Dalam hal biaya transpor dalam Kota lebih dari 8 jam melebihi biaya transpor dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pelaksana SPD diberikan biaya transpor sesuai bukti riil moda transportasi yang digunakan.

Pelaksana SPD melakukan perjalanan dinas dalam Kota lebih dari 8 jam menggunakan moda transportasi pesawat udara sehingga biaya yang diperlukan lebih dari biaya transpor dalam Kota sesuai standar biaya. Kepada Pelaksana SPD diberikan biaya transpor sesuai bukti riil transportasi pesawat udara.

Contoh kasus :
Pelaksana SPD yang tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya, dengan ketentuan:

  1. Tidak terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, sehingga Pelaksana SPD menginap di tempat menginap yang tidak menyediakan kuitansi/bukti biaya penginapan. Contoh: Petugas instansi A melakukan pengukuran tanah selama 3 hari di wilayah yang masih dalam satu kabupaten. Dalam melakukan tugasnya, Petugas instansi A tersebut memerlukan menginap. Pada wilayah pengukuran tersebut tidak tersedia hotel atau tempat menginap lainnya, sehingga Petugas instansi A menginap di rumah penduduk. Kepada Petugas instansi A diberikan biaya penginapan sebesar 30% secara lumpsum selama 2 malam.
  2. Terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, namun Pelaksana SPD tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya tersebut. Contoh: Seorang Pelaksana SPD suatu kementerian negara di Jakarta diperintahkan melaksanakan tugas pembinaan, dan monitoring dan evaluasi ke satuan kerja vertikalnya di Surabaya selama 3 hari. Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana SPD dimaksud tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya, sehingga Pelaksana SPD dimaksud tidak dapat menyerahkan kuitansi/bukti riil biaya penginapan. Kepada Pelaksana SPD dimaksud diberikan biaya penginapan sebesar 30% secara lumpsum selama 2 malam.

Contoh kasus  :
Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) tidak diberikan untuk :

  1. Perjalanan Dinas Jabatan dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama.
  2. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan dengan paket meeting fullboard.

Contoh: Pelaksana SPD sesuai penugasan melaksanakan perjalanan dinas dalam Kota dari Jakarta Timur ke Jakarta Barat selama 20 hari. Selama melaksanakan perjalanan dinas, Pelaksana SPD dimaksud tidak memerlukan penginapan (pulang ke rumah). Atas pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud kepada Pelaksana SPD tidak diberikan biaya penginapan sebesar 30%.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s